LAHAT, SL — Tekanan fiskal mulai membayangi Pemerintah Kabupaten Lahat. Rencana efisiensi anggaran daerah yang nilainya disebut mencapai hampir Rp700 miliar pada Tahun Anggaran 2027 berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pelayanan publik.
Dampaknya pun mulai terasa pada sektor pendidikan.Salah satu pos anggaran yang ikut terdampak adalah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Jika pada 2026 penganggaran BOSDA dilakukan untuk kebutuhan selama 12 bulan penuh, maka pada rancangan penganggaran 2027, alokasi tersebut untuk sementara baru disiapkan hingga September.
Kondisi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, Niel Aldrin, SE., M.AP, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/10/2026).
Menurut Niel, penurunan kemampuan fiskal daerah sebagai dampak perubahan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh langsung terhadap kemampuan Pemkab Lahat dalam menyusun berbagai program, termasuk BOSDA.
“Kalau tahun 2026 kita menganggarkan BOSDA full 12 bulan. Namun dengan kondisi TKD yang menurun hingga sekitar Rp700 miliar, untuk 2027 sementara baru kita anggarkan sampai bulan September,” ujar Niel.
Ia menjelaskan, tiga bulan terakhir dalam tahun anggaran tersebut masih menunggu kepastian dukungan dari Dana Insentif Fiskal (DIF).
“Sudah dianggarkan hingga bulan September. Tiga bulan selanjutnya masih menunggu Dana Insentif Fiskal (DIF),” terangnya.
Sekolah Menunggu Kepastian
Dengan kondisi tersebut, perhatian kini tertuju pada bagaimana Pemkab Lahat menyiasati keterbatasan fiskal tanpa mengganggu keberlangsungan program pendidikan.
Sebab, apabila BOSDA baru tersedia hingga September, maka kepastian sumber pembiayaan untuk Oktober, November dan Desember menjadi persoalan yang harus dijawab sejak awal.
Pemkab Lahat dituntut mampu memastikan efisiensi tidak berujung pada terganggunya operasional pendidikan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus realistis terhadap kemampuan APBD dan tidak mengandalkan sumber pendanaan yang belum pasti.
Niel menegaskan, untuk sementara penganggaran BOSDA memang baru disiapkan hingga September. Sementara kelanjutan tiga bulan berikutnya masih menunggu kepastian Dana Insentif Fiskal.
Situasi ini menjadi gambaran nyata bahwa tekanan fiskal bukan hanya persoalan angka dalam APBD. Ketika pendapatan dan transfer berubah, dampaknya dapat merembet hingga ke ruang kelas dan operasional satuan pendidikan.
Kini, bola berada pada kemampuan Pemkab Lahat dalam menjaga keseimbangan: melakukan efisiensi, mempertahankan kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan dunia pendidikan tetap berjalan sepanjang tahun anggaran 2027. ***/Bang Joem